Elake: Puttileihalat Tidak Pantas Jadi Calon Gubernur

AMBON – Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Jacobus Puttileihalat, yang saat ini  hendak mencalonkan diri sebagai gubernur Maluku dinilai Nataniel Elake, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten SBB,  tidak pantas. “Jangan mimpi sebagai gubernur, sebagai calon gubernur saja Puttileihalat tidak pantas,” ujar Elake, kepada RADAR AMBON, Kamis 15 November. Banyak alasan yang menurutnya sehingga Puttileihalat
tidak pantas sebagai calon gubernur Maluku, tertutama terkait dengan  persoalan nasib 465 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten SBB yang masih terkatung-katung dan tidak memiliki kejelasan sehingga berdampak terhadap aksi demo CPNS yang telah berlangsung dalam beberapa hari ini. “Bagaimana orang seperti itu bisa jadi calon gubernur ? mengurus 465  CPNS saja sudah tidak sanggup, apalagi mengurus ribuan PNS di Maluku,” tandas Elake.
Kasus CPNS di Kabupaten SBB, kata Elake, jangan dipandang sebagai persoalan biasa dan dianggap remeh, karena itu adalah persoalan hukum  yang bisa diperkarakan.  Apalagi hingga kini Bupati SBB Jacobus Puttileihalat belum memberikan penjelasan terkait masalah itu. “Saya melihat Puttileilahat seolah-olah hendak melepas tangan dalam persoalan ini, dan kesalahan akan dilimpahkan kepada bawahannya yakni Kepala BKD dan Sekda SBB. Padahal penerimaan 465  disetujui oleh Puttileihalat selaku Bupati,” tandas Elake, yang menambahkan Puttileilahat adalah orang yang paling lihai berkelit dalam persoalan-persoalan hukum seperti itu, dan ini terjadi  pada beberapa kasus lain di Kabupaten SBB,  dan anak buahnya banyak yang menjadi korban.
Menyangkut dengan nasib 465 CPNS Tahun 2010 yang diterima, tapi ternyata hanya 265 yang mengisi formasi ini alias mendapat SK sementara, dan 200 sisanya tidak masuk dalam hitungan formasi itu yang membuat sehingga terjadi aksi demo, kata Elake, adalah hal aneh bila Bupati SBB selaku kepala pemerintahan kemudian tidak mengetahuinya. Harusnya Bupati SBB bisa menjelaskan kepada para CPNS, dan bukan hanya diserahkan kepada Kepala BKD dan Sekda.
“Saya hanya mau mengingatkan kepada Sekda dan Kepala BKD SBB untuk hati-hati menangani persoalan ini, karena ini mempunyai dampak hukum yang besar jika nantinya dipersoalkan,” Seperti diketahui ratusan CPNS Kabupaten SBB, Maluku, Senin 12 November,  mengamuk dan merusak kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saat menggelar aksi unjuk rasa.
Kemarahan ini dipicu karena ratusan CPNS yang dinyatakan lulus seleksi PNS  Kabupaten SBB tahun 2010,  ternyata tidak juga peroleh SK PNS. Sebaliknya oleh pejabat di Pemkab SBB, ratusan CPNS ini hanya diberikan SK kontrak. Hal membuat amarah ratusan PNS yang kemudian melakukan aksinya  dua hari terakhir.
Bahkan pada aksi yang dilakukan Rabu 14 November, para CPNS ini merusak pagar kantor Bupati SBB dan membakar sejumlah berkas di ruangan BKD Kabupaten SBB. Namun demikian hingga kini Bupati SBB Jacobus Puttileilahat belum memberikan penjelasan resmi terkait hal itu. (REE-iyaa.com)